Dirjen Badilag: Membangun 14 Tahun Kerjasama yang Setara Mahkamah Agung RI & Federal Court-Family Court of Australia

Dirjen Badilag, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. menyampaikan pidato tunggal di depan hakim-hakim Family Court of Australia

Sydney | badilag.mahkamahagung.go.id

Di hari ketiga kunjungan kerja ke Family Court of Australia, Dirjen Badilag, Dr. Ds. Aco Nur S.H., M.H., kembali mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan pidato tunggal di hadapan hakim-hakim Family Court of Australia. Acara yang dikemas dalam jamuan makan siang ini memeng diperuntukkan khusus untuk pidato Dirjen. Dipandu oleh Justice Judith Ryan, jamuan ini dihadiri semua delegasi Badilag MARI dan hakim-hakim Family Court of Australia, Justice Ann Margaret Ainslie-Wallace, Justice Judith Maureen Ryan, Justice Murray Robert Aldrige, Justice Janine Patricia Hazelwood Stevensoon, Justice Garry Allan Watts, Justice William Philip Johnston, Justice Ian James Loughnan, Justice Judith Anne Rees, Justice Louise Handerson dan Justice Robert Harper.

Dirjen Badilag menyampaikan pidato mengenai 14 Tahun Kerjasama Mahkamah Agung RI & Federal Court-Family Court of Australia. Dalam paparannya, Dirjen Badilag menekankan arti penting kerjasama yang telah dijalan cukup lama dan sangat baik ini. Kerjasama antara dua pengadilan berbeda negara ini telah mendorong perbaikan-perbaik dan capaian-capaian yang signifikan.

Kerjasama yang setara antara kedua belah pihak bisa terlaksana karena mempunyai visi dan misi yang sama dalam mewujudkan peradilan yang modern, dapat dipercaya dan akses yang sama terhadap semua pencari keadilan. “Ditjen Badan Peradilan Agama MARI mengemban 4 misi utama dalam mewujudkan badan peradilan agama yang agung, yaitu meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan, mewujudkan manajemen peradilan yang modern, meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan dan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi peradilan agama, oleh karenanya semua kerjasama antara Indonesia dan Australia mempunyai landasan yang sama akan pentingnya layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.” Pungkas Dirjen Badilag menguraikan visi dan misi badan peradilan agama.

 

Selain menguraikan secara kronologis awal kerjasama MARI dan Federal Court dan Family Court of Australia dari tahun ke tahun, Dirjen Badilag juga menguraikan sejarah pada setiap momen kerjasama tersebut dan menggambarkan capaian dan kebijakan yang dibuat Mahkamah Agung.

Dalam sepuluh tahun terakhir, MARI mengeluarkan beberapa kebijakan strategis untuk memperkuat akses masyarakat terhadap pengadilan, yaitu antara lain PERMA 1 tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. “hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pimpinan Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan badan peradilan yang dapat diakses dengan mudah oleh semua masyarakat, termasuk masyarakat yang rentan seperti perempuan dan anak, masyarakat miskin, masyarakat terpencil dan penyandang disabilitas.” begitu ungkap Dirjen Badilag.

Dirjen Badilag juga mengapresiasi pimpinan-pimpinan Mahkamah Agung dan Pimpinan Federal Court -Family Court of Australia yang telah merintis kerjasama ini sejak lama, hal ini menggambarkan bahwa kesadaran akan pentingnya saling belajar dan bekerjasama antara dua pengadilan yang berbeda negara akan menambah wawasan dan memperkuat hubungan diplomatik anatara dua negara. Tidak lupa pula Dirjen Badilag menyampaikan “peran yang cukup signifikan telah dilakukan mantan Dirjen Badilag, Drs. Wahyu Widiana, M.A yang juga hadir di tengah-tengah kita pada hari ini dalam menjaga hubungan baik ini terus berlangsung” demikian apresiasi Dirjen badilag kepada pendahulunya ini.

Di bagian akhir pidato, Dirjen Badilag memaparkan kerangka kerjasama konseptual yang akan ditindak lanjuti setelah kunjungan ini. Pertama, tekait penerapan konsep pengadilan inklusif (disabilitas) akan dilakukan pengusulan sebagai program prioritas nasional, menyusun perencanaan & penganggaran, peletakan dasar program, pelaksanaan bimbingan teknis SDM, penunjukan pengadilan Pilot Project (4 Pengadilan Agama), penyusunan pedoman standar pelayanan bagi penyandang disabilitas, supervisi dan implementasi konsep pengadilan inklusif di seluruh peradilan agama. Kedua, memperkuat penjaminan hak-hak perempuan dan anak paska perceraian dengan melakukan identifikasi terhadap persoalan penerapan eksekusi di lingkungan peradilan agama, mempelajari sistem dan cara terbaik dalam menangani jaminan terhadap hak-hak perempuan dan anak paska perceraian, melakukan kerjasama dan membangun komitmen dengan lembaga-lembaga terkait untuk efektifitas jalannya putusan pengadilan, menginisiasi pembuatan kebijakan yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak paska perceraian.

Ketiga, memperkuat penerapan pengadilan elektronik dengan langkah melakukan sosialisasi Perma 1 Tahun 2019 dan SK KMA 129 tahun 2019 mengenai penerapan e Litigasi ke seluruh peradilan agama, membuat petunjuk pelaksanaan praktis sebagai pedoman (buku saku), mengidentifikasi persoalan dan kendala yang muncul di lapangan dari segi norma aturan dari segi pengembangan aplikasi serta mengevaluasi penerapan pengadilan elektronik secara menyeluruh; Keempat, meningkatan kualitas hakim & aparat peradilan, untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman hakim-hakim & aparat peradilan agama diperlukan kerjasama yang intens dalam pendidikan, penelitian, kursus singkat maupun seminar-seminar dengan tema-tema yang beragam, seperti pengadilan inklusif, penguatan jaminan terhadap perempuan dan anak, pengadilan elektronik dll. Kerjasama ini perlu dilakukan dengan lembaga resmi pemerintahan maupun universitas-universitas ternama untuk memperluas wawasan dan cakrawala berfikir hakim-hakim dan aparat peradilan agama. “Semoga kerjasama antara dua pengadilan yang berbeda negara ini bisa terus berjalan dengan baik di masa yang akan datang, dalam kerangka yang setara dan saling menguntungkan, dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat pencari keadilan untuk mewujudkan negara hukum dan demokrasi yang semakin kuat”, demikian Dirjen Badilag mengakhiri pidatonya, disambut tepuk tangan hadirin. 

Dirjen Badilag dan delegasi serta hakim-hamim Family Court of Australia dalam jamuan makan siang.

Timeline Kerjasama Mahkamah Agung RI-Federal Court-Family Court of Australia untuk memperkuat Akses Keadilan Bagi Masyarakat.

Tahun 2005

• Kunjungan Pertama Family Court of Australia ke Indonesia untuk memulai kolaborasi dengan MA RI dan Pengadilan Agama di Indonesia.

Tahun 2006

• Kunjungan hakim Pengadilan Agama dan staf pengadilan ke FCoA di Melbourne dan Canberra. Disepakati untuk fokus pada akses terhadap layanan hukum keluarga berkualitas bagi Perempuan, orang miskin dan orang-orang yang tinggal di daerah terpencil dan keterbukaan informasi.

Tahun 2007

• Penelitian pertama; assesment tentang tantangan bagi perempuan, orang miskin dan orang-orang yang tinggal di daerah terpencil dalam mengakses Pengadilan Agama.
• Mitra penelitian: Mahkamah Agung Indonesia, Pengadilan Keluarga Australia, PEKKA, Pusat Studi Islam dan Masyarakat di Universitas Islam Negeri (Jakarta) dan AusAID / DFAT.

Tahun 2008

• Pada Juli 2008, ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara MA RI dan FCoA

Tahun 2009

• Kerjasama penelitian kedua tentang Meningkatkan akses ke pengadilan untuk kasus hukum keluarga termasuk penyediaan layanan pencatatan pernikahan dan akta kelahiran (mencakup Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) Tahun 2010
• Wakil Ketua MA RI memimpin delegasi ke Australia untuk mengamati bagaimana pos bantuan hukum memberikan layanan konsultasi hukum gratis dan bantuan hukum untuk klien pengadilan yang datang ke pengadilan.
• SEMA 10 tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum

Tahun 2014

• Studi Dasar mengenai Identitas Hukum
• PERMA 1 tahun 2014 ttg Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
• Tahun 2015
• PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Tahun 2017

• Penandatangan Kerjasama MahkamahAgung Republik Indonesia, Federal Court Australia dan Family Court of Australia
• PERMA 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Tahun 2018

• Kunjungan Justice Judith Ryan, Family Court of Australia ke Ditjen Badilag MARI

Tahun 2019

• Ditjen Badilag menginisiasi kerjasama dengan TNP2K tentang pemanfaatan basis data kemiskinan
• Ditjen Badilag menginisiasi kerjasama tentang Pelayanan Penyandang Disabilitas
• Perma 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
• Kunjungan Dirjen Badilag dan Delegasi ke Family Court of Australia untuk mendiskusikan tema:
  • Pengadilan inklusif (disabilitas)
  • Jaminan hak perempuan dan anak paska perceraian
  • Pengadilan elektronik

(ahb)