logo web trans

Area 5 - Penguatan Pengawasan

Ditulis oleh Super User on .

Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 26

AREA V - PENGUATAN PENGAWASAN

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Pengadilan Agama Boyolali yang bersih dan bebas KKN.

Target yang ingin dicapai :

  1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara.
  2. Meningkatnya efektivitas keuangan Negara.
  3. Mempertahankan predikat WTP dari WBK
  4. Menurunnya tingkat penyalahagunaan wewenang

Atas dasar hal tersebut maka terdapat beberapa indicator yang dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan yaitu:

A. Pengendalian gratifikasi.

  1. Pengadilan Agama Boyolali telah melakukan publik campaign tentang pengendalian gratifikasi
  2. Melaksanakan public campaign dilokasi layanan melalui pemasangan spanduk, banner, running text larangan gratifikasi. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa: capture banner/spanduk/media public campaign
  3. Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi:

a) Membentuk unit pengendali gratifikasi

b) Memasang kamera CCTV pada area layanan.

Kegiatan tersebut dilengkapi SK UPG, capture kamera pengawas(CCTV) dan tampilannya.

B. Penerapan SPIP.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan:

  1. Pengadilan Agama Boyolali telah membangun lingkungan pengendalian meliputi:

a) Melakukan sosialisasi SPIP serta kode etik

b) Membentuk tim SPIP

c) Melaksanakan pengawasan dan monitoring pada layanann

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen sosialisasi SPIP (undangan notulen daftar hadir foto sosialisasi), SK tim SPIP dokumen pengawasan dan monitoring pada layanan.

2. Satuan kerja telah melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan

a) Melakukan identifikasi resiko

b) Melakukan analisis resiko terhadap factor kemungkinan dan factor dampak

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: dokumen matrik identifikasi resiko, dan dokumen analisis resiko.

3. Satuan kerja telah melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi.

Membuat laporan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi.

Kegiatan tersebut telah dilengkapi dengan data dukung: dokumen laporan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi.

4. Satuan kerja telah menginformasikan dan megimplementasikan SPIP kepada seluruh pejabat terkait meliputi kegiatan berupa sosialisasi SPIP kepada pegawai melalui apel senin pagi dan apel jumat sore.

Kegiatan dokumen dilengkapi data dukung: dokumen (foto naskah arahan, pembinaan apel) pada saat pelaksanaan apel.

C. Pengaduan masyarakat.

  1. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan dengan kegiatan:

a) Menunjuk petugas pengaduan masyarakat

b) Menyediakan petugas/ruang/loket/kotak pengaduan.

c) Menyediakan informasi sarana penyampaian pengaduan

d) Mengelola pengaduan melalui media web aplikasi SIWAS, SMS gatheway dan meja informasi

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: SK petugas pengaduan masyarakat, capture petugas/ruang/loket/kotak pengaduan, Capture spanduk/banner, Capture sarana pengaduan, melalui media web, aplikasi SIWAS, SMS gatheway dan meja informasi.

2. Laporan pengaduan masyarakat yang diterima ditindak lanjuti:

a) Merespon pengaduan masyarakat

b) Menindak lanjuti pengaduan masyarakat

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: capture respon pengaduan masyarakat, nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepda bagian terkait.

3. Monitoring evaluasi pengaduan masyarakat:

a) Melakukan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring

b) Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada bagian terkait.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung : laporan monitoring dan evaluasi pengaduan setiap bulan, nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk di tindak lanjuti.

4. Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindak lanjuti

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan dokumen laporan tindak lanjut atas laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan

D. WBS (Whistle Blowing System)

a) WBS sudah di internalisasi kepada seluruh pegawai melalui apel atau bintek atau sosialisasi

b) WBS telah diterapkan

c) Telah dilakukan evaluasi terhadap penerapan WBS

d) Hasil evaluasi atas penerapan WBS telah ditindak lanjuti

Kegiatan-kegiatan dilengkapi dengan data dukung berupa dokumen internalisasi WBS meliputi undangan, notulen, daftar hadir, foto pembinaan, capture aplikasi WBS, dokumen laporan hasil evaluasi, dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi.

E. Penanganan benturan kepentingan

a) Telah dilaksanakan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

b) Melakukan identifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

c) Penanganan benturan kepentingan telah di sosialisasikan

d) Penanganan bentukran kepentingan telah diimplementasikan dengan cara menerapkan penempatan pegawai pada jabatan tertentu tanpa ada konflik kepentingan dengan tugasnya disertai surat pertanyaan bebas dari benturan kepentingan

e) Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

f) Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan

Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa: dokumen pemetaan benturan kepentingan, dokumen sosialisasi penanganan benturan kepentingan, surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan, laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dan laporan tindak lanjut atas penanganan benturan kepentingan

Adapun eviden untuk mencapai target-target tersebut adalah sebagai berikut :

 

 AREA V PENGUATAN PENGAWASAN 

 Pengendalian Gratifikasi 

a.

Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

Sosialisasi dan capture banner, spanduk, media public campaign lainnya

b.

Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

1.

SK unit Pengendali Gratifikasi (UPG)

2.

Capture kamera pengawas (CCTV) dan tampilannya

3.

Foto ruang tamu terbuka

4.

LHKPN

5.

LHKASN

6.

Audio anti gratifikasi

 Penerapan SPIP

a.

Telah dibangun lingkungan pengendalian

1.

Dokumen sosialisasi SPIP

2.

SK Tim SPIP

3.

Dokumen laporan pengawasan dan monitoring pada layanan

b.

Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

1.

Dokumen matrik indentifikasi risiko

2.

Dokumen analisis risiko

c.

Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

1.

Dokumen pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi 

2.

Inovasi

d.

SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

1.

Undangan rapat, notula, daftar hadir, foto rapat

2.

Dokumen inspeksi mendadak oleh pimpinan

3.

Dokumen (foto dan naskah arahan pembina) pelaksanaan apel pagi/sore

 Pengaduan Masyarakat 

a.

Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan  

1.

SK Petugas Meja Pengaduan telah ditunjuk dan memiliki username beserta password nya (capture dashboard SIWAS admin Satker)

2.

Capture petugas/ruang/loket/kotak khusus sebagai pengaduan

3.

Capture spanduk/banner/brosur informasi sarana penyampaian pengaduan

4.

Capture sarana pengaduan melalui media online (SIWAS dan aplikasi e-LAPOR)

b.

Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti  

1.

Capture respon pengaduan masyarakat

2.

Capture bukti register pengaduan dari cetakan aplikasi SIWAS

3.

Capture penyampaian pengaduan masyarakat melalui SIWAS oleh petugas meja

4.

Capture formulir dan laporan Survei Kepuasan Masyarakat di Website

5.

Capture formulir dan laporan Survei Indeks Persepsi Korupsi di website

c.

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

1.

Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan

2.

Capture dashboard aplikasi SIWAS login sebagai meja pengaduan

d.

Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Dokumen laporan tindak lanjut (tindakan perbaikan pelayanan) atas Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan

 Whistle-Blowing System 

a.

Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi?

Dokumen dan capture internalisasi WBS pada aplikasu SIWAS dengan login sebagai pimpinan Satker atau meja pengaduan 

b.

Whistle Blowing Systemtelah diterapkan

Capture WBS pada aplikasi SIWAS 

c.

Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

Capture WBS dari aplikasi SIWAS dengan login sebagai pimpinan Satker atau meja pengaduan

d.

Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

Capture WBS dari aplikasi SIWAS dengan login sebagai pimpinan Satker atau meja pengaduan 

 Penanganan Benturan Kepentingan 

a.

Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

Dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

b.

Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

Undangan rapat internalisasi/sosialisasi, notula, daftar hadir, foto rapat

c.

Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

1.

Formulir penanganan benturan kepentingan (bila ada)

2.

Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan

d.

Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

Laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

e.

Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

Dokumen laporan tindaklanjut atas penanganan benturan kepentingan 

 Penyampaian Harta Kekayaan Pegawai

a.

LHKPN

LHKPN pegawai

b.

LHKASN

LHKASN pegawai

 

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Boyolali

Jl. Pandanaran No. 167 Boyolali   57311

Provinsi Jawa Tengah

Telp. (0276) 321014,  Fax. (0276) - 321599

Website : www.pa-boyolali.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Instagram : pengadilanagamaboyolali

Tautan Aplikasi