logo web trans

Area 2 - Penataan Tata Laksana

Ditulis oleh Super User on .

Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 25

AREA II - PENATAAN TATALAKSANA

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur yang jelas serta terukur pada Zona Integritas menuju WBK.

Target yang ingin dicapai: 

  1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Pengadilan Agama Boyolali menuju WBK
  2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Pengadilan Agama Boyolali menuju WBK.
  3. Meningkatnya kinerja menuju WBK.

Untuk mencapai target tersebut Pengadilan Agama Boyolali melakukan upaya dengan indikator-indikator sebagai berikut :

  1. Membuat SOP yang mengacu pada bisnis proses
  2. Membuat SOP turunan yang diterbitkan oleh pusat
  3. Membuat SOP inovasi

           Kegiatan tersebut dilengkapi dengan dokumen bisnis proses pusat, SOP pusat, SOP Inovasi

      4. Memastikan pelaksanaan tugas pegawai sesuai SOP dengan memasang informasi tentang alur atau prosedur layanan.

          Kegiatan ini juga dilengkapi dengan pemasangan alur prosedur layanan dan foto-foto kegiatan.

      5. Melakukan evaluasi SOP

      6. Membuat laporan hasil evaluasi SOP

      7. E-Office

          Pengukuran indikator ini dengan mengacu:

            - sistem pengukuran kinerja unit melalui aplikasi E-Monev, SIPP, dan Komdanas

            - sistem pengukuran inndividu melalui jurnal harian melaui aplikasi E-LLK

          Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung aplikasi E-Monev, SIPP, Komdanas dan E-LLK.

8. Memastikan manajemen SDM dengan menggunakan Aplikasi SIKEP

9. Pelayanan publik berbasis aplikasi : penggunaan IT di PTSP, SIPP, Antrian Sidang, Aplikasi PNBP Online, adanya Website dan adanya Sosial Media (FB, IG, Youtube).

           Kegitan tersebut dilengkapi dengan data pendukung: Capture Website, aplikasi layanan dan media sosial.

10. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan teknologi informasi per6 bulan. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan undangan, notulen, daftar hadir, foto-foto dan dokumen monitoring

11. Keterbukaan informasi publik.

Indikator yang dilakukan yang mengacu pada kebijakan tentang keterbukaan informasi publik yang sudah di terapkan di Pengadilan Agama Boyolali meliputi:

- Menyiapkan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai sikap dan keterbukaan. Prosedur yang memadai dengan indikasi memiliki website yang mudah diakses

- Menerapkan keterbukaan informasi publik meliputi persyaratan berperkara, alur berperkara, papan panjar biaya perkara melalui spanduk/banner , website dan media sosial.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: Capture anggaran DIPA di Website, Capture spanduk, Website dan Medsos.

        12. Monitoring dan evaluasi.

-        Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan informasi publik. Membuat laporan hasil monitoring yang di dukung dengan undangan, notulen, daftar hadir, foto-foto dan dokumen laporan.

Adapun eviden untuk mencapai target-target adalah sebagai berikut :

 AREA II PENATAAN TATALAKSANA

PENILAIAN

BUKTI DATA DUKUNG

1.

 Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama

 

a.

Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi

1.

Bisnis proses, SOP, SK SOP

2.

Inovasi

b.

Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

1.

SOP, SK SOP, Monev SOP

2.

Inovasi

c.

Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi

Review SOP dan rapat Monev

2.

 E-Office

 

a.

Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?

1.

TI untuk pelaksanaan kinerja

2.

Inovasi

b.

Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?

1.

TI untuk layanan publik

2.

Inovasi

c.

Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?

1.

TI untuk layanan publik

2.

Inovasi

d.

Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?

1.

SOP, SK IT

2.

Rencana, realisasi, evidence, road map, pemeliharaan IT

3.

 Keterbukaan Informasi Publik 

 

a.

Kebijakan tentang  keterbukaan informasi publik telah diterapkan

1.

Capture anggaran DIPA, biaya perkara, penangganan pengaduan permintaan informasi melalui website

2.

Capture spanduk/banner, website dan media sosial

b.

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik 

1.

Undangan rapat, notula, daftar hadir

2.

Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Boyolali

Jl. Pandanaran No. 167 Boyolali   57311

Provinsi Jawa Tengah

Telp. (0276) 321014,  Fax. (0276) - 321599

Website : www.pa-boyolali.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Instagram : pengadilanagamaboyolali

Tautan Aplikasi