logo web trans

Pasca Naiknya Batas Umur Perempuan Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama se Jawa Tengah Naik 286,2% pada November 2019

Ditulis oleh Indra Permana on .

Ditulis oleh Indra Permana on . Dilihat: 20

Pasca Naiknya Batas Umur Perempuan Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama se Jawa Tengah Naik 286,2% pada November 2019

 

Semarang│17122019

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada 15 November 2019 lalu, dimana batas umur diijinkannya laki-laki dan perempuan menikah adalah 19 tahun, ternyata telah meningkatkan secara signifikan penerimaan perkara permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama se-Jawa Tengah sebesar 286,2%, dimana pada bulan Oktober 2019 sebanyak 355 perkara sedangkan pada akhir November 2019 telah diterima sebanyak 1371 perkara atau naik sebanyak 1016 perkara. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H., saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin pada 17 Desember 2019 di hotel Grasia Semarang.

Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 dengan narasumber Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. (Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung R.I.) dan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum (Hakim Agung Mahkamah Agung R.I.) tersebut merupakan acara yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung R.I. dengan peserta Hakim Tinggi PTA Semarang, Ketua dan Hakim PA Se Jawa Tengah, Kanwil Kemenag Jateng, para Kepala KUA di wilayah kota Semarang dan akademisi dari IAIN Kudus.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. (Ketua Kamar Agama) saat menjadi narasumber menyatakan bahwa Indonesia pada saat ini masuk dalam situasi darurat kawin anak, sehingga perlu dinaikkan batas umur untuk menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, padahal naiknya batasan umur itu bukan satu-satunya jalan untuk menghambat terjadinya pernikahan anak-anak. Naiknya batas umur ini malah semakin menambah jumlah perkara dispensasi kawin pada Pengadilan, dan sudah terbukti pada Pengadilan Agama di Jawa Tengah, jadi akar masalahnya bukan pada batas umur akan tetapi pada budaya masyarakat, pendidikan dan tersedianya lapangan pekerjaan.

Ketua Kamar juga menekankan bahwa perlu mendapatkan perhatian khusus dalam teknis pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 ini karena berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, yaitu sekarang ada pemeriksaan anak khusus, orang tua tidak ikut mendampingi, maka diusulkan untuk hakim yang melakukan pemeriksaan tersebut sebaiknya disertifikasikan dengan dibekali ilmu psikologi. “Yang sekarang (hakim belum bersertifikasi, red) harus berhati-hati, jangan sembarangan, betul-betul kita perhatikan kekhususan, kita berazzam memang ini harus diberi dispensasi sehingga ada alasan yang tidak mudah, oleh sebab itu hakim itu harus arif dan bijaksana dalam membaca sesuatu”, demikian pesan Ketua Kamar Agama.

Sementara itu Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum (Hakim Agung Mahkamah Agung R.I.) dalam paparannya menyatakan bahwa dalam menangani perkara dispensai kawin ini para hakim dan seluruh perangkat pengadilan harus mempunyai motto: “mempermudah dalam proses beracara namun komprehensif dalam pemeriksaan dan pertimbangan demi masa depan anak”. Hal tersebut yang menjadi perjuangan para hakim agar pasangan muda tersebut menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Maka hakim harus profesional dimana hal tersebut nampak dalam Berita Acara Sidang dan pertimbangan putusan yang diantaranya harus memuat nasehat hakim kepada calon mempelai. Nasehat hakim ini sangat berkaitan dengan salah satu asas dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan, yakni asas keadilan. Dimana anak itu juga mempunyai hak, hak anak harus dilindungi, dan peranan hakim sangat menentukan bagaimana melindungi hak anak ini, bukan hanya sekedar untuk mempunyai isteri atau suami melainkan hak untuk hidup sejahtera. “Mungkin saat itu mereka emosional ingin segera menikah maka hakim harus bijak dengan menasehati mereka, oleh karena itu dalam Perma ini hakim wajib menasehati calon mempelai”, demikian papar Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Acara sosialisasi yang dipandu oleh Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag, M.H. berjalan dengan sangat menarik terbukti bahwa begitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan menyangkut implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 baik di lingkungan Kemenag (KUA), di Pengadilan Agama hingga bagaimana peran akademisi. “Pertanyaan-pertanyaan para peserta sosialisasi lebih banyak daripada jumlah pasal dalam Perma”, demikian seloroh Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag, M.H. atas semangatnya para peserta sosialisasi.

Pada akhir acara Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. menutup acara Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 tersebut dengan pesan bahwa Hakim harus memutus sesuai dengan koridor, yakni koridor keadilan, koridor kemanfaatan dan koridor kepastian hukum. “Hakim insyaAllah selamat dunia akherat bila memutus sesuai koridor tersebut”, demikian pungkasnya. (f&n)

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Boyolali

Jl. Pandanaran No. 167 Boyolali   57311

Provinsi Jawa Tengah

Telp. (0276) 321014,  Fax. (0276) - 321599

Website : www.pa-boyolali.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Tautan Aplikasi