Selamat Datang

Anda memasuki Wilayah Zona Integritas Pengadilan Agama Boyolali Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Selamat Datang

Program Prioritas

Dirjen Badilag MA RI 2023

Dirjen Badilag MA RI 2023

Formulir Gugatan

Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Pada Pengadilan Agama Boyolali, kami berkominten untuk senantiasa mempermudah layanan untuk Para Pencari Keadilan. Salah satunya kami wujudkan dalam Bentuk Formulir Gugatan Online yang bisa di unduh di Website Pengadilan Agama Boyolali pada Link Layanan Publik.
Formulir Gugatan

Predikat Akreditasi

Pengadilan Agama Boyolali mendapatkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai : "A" (Excellent) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Predikat Akreditasi

Maklumat Pelayanan

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab serta selalu melakukan perbaikan secara terus-menerus, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar, kami siap memberikan kompensasi dan/atau menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Maklumat Pelayanan

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
e-Court Mahkamah Agung RI

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

Posbakum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.
Posbakum

STOP GRATIFIKASI

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan, ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi / Pengaduan kepada Pimpinan Pengadilan Agama Boyolali pada hari dan jam kerja.
STOP GRATIFIKASI

11 Aplikasi Inovasi Badilag

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah meluncurkan 11 Aplikasi Inovasi yang bertujuan untuk mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern dan meningkatkan akses masyarakat terhadap Peradilan Agama.
11 Aplikasi Inovasi Badilag

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Boyolali | Media Informasi dan Transparansi Pengadilan | Waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pimpinan dan pegawai Pengadilan Agama terkait dengan janji mempermudah proses berperkara dengan permintaan imbalan sejumlah uang.


 


 

  

 

 


FASILITAS PENUNJANG

Ruang Tunggu Pelayanan
Ruang Tunggu Pelayanan
Ruang Tunggu Sidang
Ruang Laktasi
Tempat Bermain Anak
Air Minum Gratis & Tempat Charge HP
Pojok Baca
Jalur Difabel
Drop Zone Difabel
Toilet Difabel
Musholla
Area Parkir Pengunjung
Kartu Identitas Pihak Berperkara


BERITA PENGADILAN AGAMA BOYOLALI



 

 

PIAGAM PENGHARGAAN

 

 

 

 

Pelatihan Teknis Fungsional Penyetaraan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari’ah

Ditulis oleh Indra Permana on .

Ditulis oleh Indra Permana on . Dilihat: 751

PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL

PENYETARAAN SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARI’AH

LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT, JAWA TENGAH, YOGYAKARTA DAN JAWA TIMUR

SEMARANG, 20 S/D 25 OKTOBER 2019

Semarang│21102019

Sebanyak 40 orang Hakim Peradilan Agama dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang (21 orang), PTA Bandung (1 orang), PTA Yogyakarta (2 orang), dan PTA Surabaya (16 orang) mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Penyetaraan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari’ah dari tanggal 20 sampai dengan 25 Oktober 2019. Pelatihan teknis fungsional Hakim Ekonomi Syariah yang menghadirkan nara sumber para Hakim Agung dan para Ahli dalam bidangnya, antara lain Dr. H. Amran Suadi, SH, MH, MM, Ketua Kamar Peradilan Agama, Dr. H. Purwosusilo, SH, MH, Dr. H. Yasardin, SH, MHum, Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, SIP, dll. tersebut dihelat di Hotel Grandhika Jalan Pemuda Semarang dan diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I..

Ibu Wiwik Windarwati , SH, MM Kepala Bidang Penyelenggara Diklat Pusdiklat Teknis Peradilan, sebagai Ketua Panitia Penyelenggara melaporkan bahwa tujuan diadakannya Pelatihan Teknis Fungsional Penyetaraan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari’ah adalah pertama, untuk memberikan pelatihan dan/atau materi dengan keahlian khusus terhadap para peserta yang dipilih secara selektif, kedua, menyamakan persepsi bagi para peserta mengenai materi-materi dan praktek-praktek teknis peradilan tentang perkara ekonomi syari’ah, ketiga menambah dan mempertajam pengetahuan dan pemahaman bagi peserta agar mampu mengimplementasikan hal-hal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan perkara ekonomi syari’ah.

Sementara itu dalam sambutannya, sebelum membuka acara secara resmi, Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakan bahwa peran Hakim dari Peradilan Agama sangatlah penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap semua pelaku bisnis pada sektor keuangan syariah. Semakin cepat, baik, dan berkualitas, para hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah maka akan berdampak positif pada iklim usaha, termasuk pertumbuhan investasi dalam negeri akan semakin baik pula.

Dalam situasi dimana perkembangan bisnis keuangan syariah yang maju pesat ini menjadikan Pelatihan Teknis yang diselenggarakan ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas Hakim, terutama Hakim Ekonomi Syariah. Disamping adanya trend naiknya jumlah sengketa ekonomi syariah yang diterima Peradilan Agama, khususnya Perdilan Agama di Jawa Tengah, Indonesia juga mendapatkan pengakuan dunia internasional terhadap bisnis sektor keuangan syariahnya. Pada Kamis (17/10) Indonesia telah menerima penghargaan sebagai posisi pertama dalam Global Islamic Finance Report (GIFR) 2019 yang diumumkan oleh Directoral General of Cambridge-IIF, Humayon Dar, dalam acara peluncuran GIFR 2019 yang diterima oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro di Gedung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Indonesia di posisi pertama Global Islamic Finance Report 2019 berhasil mengalahkan 48 Negara lainnya.

Setelah menyampaikan harapannya agar para Peserta betul-betul serius, fokus dan dengan rasa bahagia dan terbuka menerima ilmu dan wawasan yang tentunya akan lebih luas dan selanjutnya nanti bisa memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dan ilmu yang didapat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di satkernya masing-masing, Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. membuka acara Pelatihan Teknis Fungsional Penyetaraan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari’ah secara resmi.

Akhirnya acara Pembukaan Pelatihan Teknis Fungsional Penyetaraan Hakim Ekonomi Syariah ditutup dan dilanjutkan berfoto bersama antara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Para Pimpinan pada Balitbang Diklat Kumdil dengan para Peserta. (f&n)

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Prosedur Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 

Selengkapnya

 

 

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

informasiKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

 

 Selengkapnya

 

 

Syarat dan Tata Cara Pengaduan

aduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

 Selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Boyolali

Jl. Solo - Semarang Km. 23 Mojosongo 57322 

Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Telp. (0276) 321014,  Fax. (0276) - 321599

Website : www.pa-boyolali.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

          Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Instagram : pa_boyolali

Tautan Aplikasi