Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Menghadiri Upacara HUT RI di Provinsi Jawa Tengah
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Menghadiri Upacara HUT RI di Provinsi Jawa Tengah
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah DR. H. Bahruddin Muhammad, SH, MH menghadiri upacara HUT RI ke 74 di lapanagna simpanglima Semarang (dari kiri ke kanan : Mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si, Ketua PTA. Jawa Tengah, Ketua PT. Jawa Tengah)
Upacara peringatan HUT ke 74 Republik Indonesia digelar di Lapangan Pancasila, Simpanglima, Kota Semarang Jawa Tengah, Sabtu (17/8/2019) hari ini.
Upacara dihadiri oleh pejabat-pejabat ditingkat Jawa Tengah mulai dari Kapolda Jateng Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel dan Pandam IV Diponegoro Mayor Jenderal TNI Mochamad Effendi.Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Rukma Setyabudi, Kajati Jawa Tengah, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan juga Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah DR.H.Bahruddin Muhammad, SH, MH.
Dalam upacara tersebut, dilaksanakan pengibaran bendera merah putih, pembacaan dan detik-detik proklamasi, pembacaan Undang-Undang Dasar 45, amanat dari inspektur upacara dan doa.
Meskipun cuaca tampak panas, seluruh peserta tampak khidmat mengikuti upacara tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertindak sebagai inspektur upacara.Dalam sambutannya ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya Jawa Tengah untuk tidak lagi membeda-bedakan suku bangsa dan agama di era kemerdekaan ini.
Tak peduli warna kulit, rambut, jenis kelamin, kaya atau pun miskin. Semua sama di mata negara. Founding fathers bangsa ini telah memberi contoh lewat laku, bukan sekadar gembar gembor persatuan. Mereka berdarah-darah menegakkan kemerdekaan," ucap Ganjar.
Sehingga bangsa Indonesia harus mampu bersatu dan melawan radikalisme yang menjadi musuh besar di era sekarang.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.