logo web trans

Jabatan Adalah Amanah, Dikerjakan Agar Memberi Maslahat

Ditulis oleh Indra Permana on .

Ditulis oleh Indra Permana on . Dilihat: 44

JABATAN ADALAH AMANAH, DIKERJAKAN AGAR MEMBERI MASLAHAT

Dr. H. Bahruddin Muhammad , S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jumat tanggal 15 April 2019 di Aula Pengadilan Tinggi Agama Semarang melantik dan mengambil sumpah jabatan Ketua Pengadilan Agama Rembang Kelas IB Drs. H.SOLEMAN, M.H. yang semula menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus Kelas IB

Acara yang dimulai pada pukul 08.30 dihadiri oleh Koordinator Wilayah Pengadilan Agama se- Jawa Tengah, seluruh Hakim Tinggi dan Pejabat Struktural dan Fungsional PTA Semarang, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Kudus dan Rembang, Dharmayukti Karini PTA Semarang dan seluruh pegawai PTA Semarang.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyampaikan bahwa sudah menjadi kata-kata bijak yang termasuk sangat populer di kalangan pejabat yang baru dilantik  “Jabatan adalah amanah”. Kalimat ini menyiratkan keyakinan dan kesadaran spiritual yang sangat tinggi, yakni jabatan ini diberikan kepada pejabat tersebut dari Allah SWT untuk dikerjakan agar memberi maslahat bagi banyak orang. Dalam agama Islam, ditegaskan bahwa siapa yang memegang amanat dari Allah SWT akan mempertanggung jawabkan kepada-Nya di hari penghakiman nanti.

Berpijak pada “jabatan adalah amanah”, maka dalam pelaksanaannya harus diniatkan bahwa “kerja adalah ibadah”, sebagai ibadah kepada yang memberi amanah, yaitu Allah S.W.T. yang diwujudkan dengan melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati, meluangkan waktu, mencurahkan segala daya upaya dan kepandaiannya agar masyarakat merasakan pelayanan yang lebih baik, pelayanan yang prima.

Pelayanan prima kepada para pencari keadilan dilakukan dengan cara menata sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional. Untuk itu Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung menyebut tahun 2018 sebagai era baru menuju badan peradilan yang modern.

Modernisasi peradilan ditandai dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi, ditujukan untuk mengatasi kendala-kendala penyelenggaraan peradilan yang berupa lambatnya penanganan  perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur.

Pada tahun 2018 telah dikeluarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik.yang kemudian diluncurkan secara resmi aplikasi Pengadilan Elektronik atau E-Court di Balikpapan, pada 13 Juli 2018;

Sebelumnya, pada akhir Desember 2017 dalam acara peluncuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan penyerahan Sertifikasi Penjaminan Mutu kepada 4 lingkungan peradilan di Makassar, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung menyatakan “sebelum ayam jantan berkokok tahun 2018, seluruh pengadilan sudah menerapkan SIPP versi 3.2.0 ini”

Dan hasilnya sebagaimana dikemukakan oleh Bp. Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. saat membuka acara Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Angkatan I di Santika Premiere Kota Harapan Indah Bekasi, pada Selasa 26 Maret 2019 bahwa Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dalam dua pekan terakhir ini memberikan apresiasi dan pujian kepada Badilag pada dua kesempatan dan 2 lokasi yang berbeda yang sangat luar biasa, salah satu dari apresiasi itu diucapkan Ketua Mahkamah Agung RI pada saat pertemuan bersama dengan beberapa duta besar negara sahabat dan Timur Tengah.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI kepada Badilag, karena Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan jajarannya telah membuat lompatan besar dalam beberapa tahun terakhir dengan Implementasi SIPP yang mencapai 97 % dari semula pada awal peluncuran SIPP Peradilan Agama hanya 60%, dan Mahkamah Agung juga menyampaikan telah melakukan audit yang hasilnya menyebutkan bahwa angka 97% yang dicapai Badilag saat ini bukan hanya dari segi pendaftaran perkaranya saja, melainkan data yang terekam dari awal pendaftaran hingga minutasi perkara. Capaian ini telah mengungguli capaian dari Lingkungan Peradilan lainnya yang sudah lebih dulu mengimplementasikan SIPP yang justru persentasinya malah turun dibawah capaian Badilag dan Peradilan dibawahnya. Dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI menyampaikan bahwa capaian ini adalah hasil kerja keras Badilag dan Peradilan Agama seluruh Indonesia, baik tingkat pertama dan tingkat banding. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI pada kesempatan yang sama juga menargetkan pencapaian 100% pada akhir 2019 ini.

Walaupun sudah diluncurkan secara resmi aplikasi Pengadilan Elektronik atau E-Court di Balikpapan, pada 13 Juli 2018 namun demikian ternyata masih pula terdapat satker Pengadilan Agama yang belum menerapkan e-court sehingga Bapak Dirjen telah memanggil dan menegur keras 4 (empat) orang Ketua Pengadilan Tinggi Agama yg di daerahnya masih ada Pegadilan Agama yang belum mengaktifkan e-cuort.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI juga memperingatkan kepada para panitera untuk merespon cepat setiap kebijakan yang dikeluarkan Badilag untuk menunjukkan langkah cepat dan take action Peradilan Agama dalam mendukung penuh program-program prioritas Mahkamah Agung RI. Panitera Tingkat Banding harus aktif mengawasi perkembangan SIPP daerah, jika belum hijau segera ditelaah apa masalahnya kemudian dicari solusinya, pak Dirjen tdk mau menerima alasan karena masalah SDM dan keterbatasan sarana prasarana.

Selain memberikan semangat dan apresiasi, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI juga menyampaikan kekecewaannya terhadap 2 hasil sidak yang beberapa waktu lalu dilakukan di 2 Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama. Temuan besarnya dari kedua Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama tersebut adalah tidak konsistennya Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama dalam mengimplementasikan Akreditasi Penjaminan Mutu dalam mempertahankan nilai dan pelayanan. Masih ditemukan, misalnya

  1. Kantor yang kotor padahal sudah mendapatkan predikat A Excellent;
  2. Ada Ketua Pengadilan Agama jam 3 sore pulang kantor tanpa pamit Atasan, meskipun setelah dikonfirmasi ada keluarganya yang sakit, namun demikian pulang awal harus ijin Atasan;
  3. Masih ada Pengadilan Agama yang tidak melaksanakan apel Senin pagi dan apel Jumat sore;
  4. Pengadilan Agama yg meja informasinya tidak ada yang jaga, petugasnya kosong;
  5. Ada pegawai yang keluar kantor tidak ijin atasan.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengingatkan bahwa saat ini Badilag sangat gencar melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Kinerja Satuan Kerja, beberapa aspek penilaian diantaranya :

  1. Mempertahankan Nilai dan Pelayanan APM

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI menekankan bahwa jangan sampai nilai APM yang telah diraih Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama tidak diimplementasikan secara konsisten bahkan turun nilainya, membutuhkan komitmen yang kuat dari Pimpinan dan Aparatur Peradilan untuk menanamkan pelayanan dan sistem kerja yang efektif dan efisien dengan berpedoman kepada APM.

  1. Implementasi PTSP

Perubahan mindset yang dulunya layanan peradilan itu di tetapkan dari sistem meja ke meja beralih kepada pelayanan terpadu yang terintegrasi dan terkonsentrasi pada satu tempat atau yang familiar disebut dengan PTSP, adalah modal dasar untuk merubah paradigma dan sistem palayanan yang maksimal terhadap masyarakat. PTSP merupakan keharusan bagi peradilan seluruh Indonesia untuk menjamin kesederhanaan, kecepatan dan kemudahan masyarakat dalam beracara di peradilan khusunya PA. PTSP ini nantinya akan terus dilakukan penilaian dan evaluasi demi meningkatkan pelayanan dan membutuhkan komitmen dan koordinasi antar satuan kerja untuk dapat mempersiapkan sarana dan layanan yang terbaik. Dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI memerintahkan panitera dan pimpinan peradilan untuk belajar ke Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama yang telah berhasil dan sudah mendapatkan penilaian yang baik dalam mempersiapkan dan mengimplementasikan PTSP;

  1. Implementasi Pendaftaran Perkara Secara Elektronik melalui E-Court

Saat ini sudah terdaftar 205 Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama secara aktif dan sebagiannya sudah menerima registrasi perkara melalui Aplikasi E-Court, MS/PA wajib terus mensosialisasikan dan mengimplementasikan pendaftaran perkara secara online dan mewajibkan para Advokat untuk mendaftarkan perkara melaui Aplikasi E-Court

  1. Monitoring dan Penilaian Website

Penilaian website dilakukan secara rutin dan sistematis dengan mengikuti pedoman penilaian yang telah diterbitkan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, dan untuk tingkat banding secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan konten website di Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama wilayahnya masing-masing.

  1. Implementasi E-Register dan E-Keuangan Perkara

Tingkat banding harus memastikan Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama di wilayah hukumnya masing-masing sudah meng implementasikan    e-register dan e-keuangan sesuai dengan Pedoman yang telah diterbitkan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, sembari menunggu peluncuran sistem atau aplikasi pendukung SIPP untuk penerapan E-Register dan E-Keuangan Perkara yang berbasis elektronik sebagaimana amanat Perma Nomor 3 Tahun 2018.

Dari hasil monitoring dan evaluasi kinerja satker ini juga  menjadi dasar mutasi dan promosi pejabat dan hakim selain kinerja masing-masing individu yang bersangkutan.

Pada Kesempatan tersebut Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengucapkan  selamat kepada Drs. H. Soleman, M.H. atas amanah dan tugas yang baru. Beliau mengharapkan  proses adaptasi, berkoordinasi dan bekerja sama dengan teman-teman dari Pengadilan Agama Rembang berjalan dengan baik dan nyaman bagi semuanya sehingga terjaga dengan baik komitmen yang telah disepakati bersama dalam melaksanakan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Kepada Drs H. Mahzumi, M.H. beserta isteri, beliau atas nama Pimpinan Pengadilan Tahun Agama Semarang mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan kinerjanya yang sangat baik dalam memimpin Pengadilan Agama Rembang. Semoga dedikasi dan kinerja Saudara tersebut dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pembalasan yang lebih baik dari Allah S.W.T.

Setelah acara pelantikan dilanjutkan dengan perkenalan. Dalam perkenalannya  Drs. H.SOLEMAN, M.H. yang sekarang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Rembang menyampaikan mohon bimbingan kepada semua pihak di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menjalankan amanah dan tugas baru ini.

Perkenalan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Acara Pengantar Purna Tugas Bapak Drs. H. Abd. Choliq, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang pensiun per 1 April 2019 dan pengantar Alih Tugas Ibu Shoimatul Fauziyah, S.HI yang promosi Menjadi Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA Tepat Pukul 11.00 WIB acara berakhir dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah. (am_rh)

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Boyolali

Jl. Pandanaran No. 167 Boyolali   57311

Provinsi Jawa Tengah

Telp. (0276) 321014,  Fax. (0276) - 321599

Website : www.pa-boyolali.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Tautan Aplikasi