Selamat Datang

Anda memasuki Wilayah Zona Integritas Pengadilan Agama Boyolali Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Selamat Datang

Predikat Akreditasi

Pengadilan Agama Boyolali mendapatkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai : "A" (Excellent) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Predikat Akreditasi

Maklumat Pelayanan

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab serta selalu melakukan perbaikan secara terus-menerus, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar, kami siap memberikan kompensasi dan/atau menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Maklumat Pelayanan

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
e-Court Mahkamah Agung RI

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

Posbakum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.
Posbakum

STOP GRATIFIKASI

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan, ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi / Pengaduan kepada Pimpinan Pengadilan Agama Boyolali pada hari dan jam kerja.
STOP GRATIFIKASI

11 Aplikasi Inovasi Badilag

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah meluncurkan 11 Aplikasi Inovasi yang bertujuan untuk mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern dan meningkatkan akses masyarakat terhadap Peradilan Agama.
11 Aplikasi Inovasi Badilag

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Boyolali | Media Informasi dan Transparansi Pengadilan | Waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pimpinan dan pegawai Pengadilan Agama terkait dengan janji mempermudah proses berperkara dengan permintaan imbalan sejumlah uang.


 

biaya perkara

 


 

ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

 


BERITA PENGADILAN


 

 

 

 

Badilag Susun Revisi Buku II, Integrasikan Pedoman Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik

Badilag Susun Revisi Buku II, Integrasikan Pedoman Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik

Kegiatan Penyususnan Revisi Buku II, dipimpin Direktur Administrasi Peradilan Agama, Dr. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H.

Setelah mandek hampir 4 tahun, Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama kini dilanjutkan Kembali. Rabu Sore (11/11), sambil menyelam minum air, Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H.,M.H membuka kegiatan lanjutan Pembahasan Penyempurnaan Buku II secara Virtual sembari melaksanakan APM di wilayah PTA Pekanbaru.

Melalui aplikasi Zoom Nur Djannah Syaf membuka kegiatan Penyempurnaan Buku II yang dihadiri oleh Kasubdi Tata Kelola Ditjen Badilag, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Para Hakim Yustisial dari Kamar Agama MA RI yang terdiri dari Dr. H. Khairul Anwar, S.Ag., M.H., M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H., Reny Hidayati, S.Ag.,S.H., M.H.I., Latifah Setyawati , S.H., M.Hum., Achmad Cholil, S.Ag.S.H.LL.M., dan Ahsan Dawi. S.H.,S.H.I.,M.H.

Buku II yang berlaku sejak April 2006 melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang ditandatangani Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.,MCL, kini kembali lanjut disempurnakan. Sebelumnya sempat dilakukan penyempurnaan pada tahun 2016 namun belum tuntas, draft Buku II tersebut kini menjadi bahan yang akan dikawinkan dengan beberapa regulasi yang muncul belakangan misalnya: PERMA Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, PERMA Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, PERMA Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan lain yang relevan.

Nur Djannah Syaf berpesan kepada tim untuk bersungguh-sungguh dan serius dalam melakukan penyempurnaan Buku II tersebut, “Perkembangan dunia Peradilan amat dinamis, khususnya di Peradilan Agama yang nuansa modernnya amat kental, terasa perubahannya dimana pola kerja manual sudah banyak ditinggalkan digantikan berbagai aplikasi yang sifatnya automatisasi berbasis elektronik” Pungkasnya. Kemudian ia melanjutkan “Setelah dilaunchingnya 11 Aplikasi Inovasi Ditjen Badilag terlebih dengan perkembangan yang begitu masif atas pemanfaatan e-court dan e-litigasi menjadikan pola kerja yang manual harus digeser menjadi pola kerja yang modern. Tentu saja perubahan ini harus juga diikuti dengan petunjuk kerja yang komprehensif, sistematis, terintegrasi, jelas, dan sinkron antara regulasi dengan aplikasi.”

Keberadaan Buku II yang telah cukup lama menjadi semacam “Kitab Suci” bagi Aparatur Peradilan di mana di dalamnya telah memuat pola-pola yang menjadi pakem berdasarkan Pola Bindalmin menjadikan buku ini layak dipertahankan, namun demikian karena dalam dinamikanya tentu saja lahir hal-hal baru yang belum terakomodir maka buku II perlu dilengkapi dan disempurnakan agar senantiasa relevan dan sesuai dengan semangat pembaharuan peradilan.

Teknis Penyempurnaan dilakukan menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan kebijakan Mahkamah Agung di bidang administrasi perkara dan teknis yustisial. Mempertahankan apa yang sudah baik dalam buku II dan memuat hal-hal baru yang belum diatur sesuai dengan perkembangan teknologi informasi serta meleburkan Petunjuk Pelaksanaan Admistrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik. Ahsan Dawi. S.H.,S.H.I.,M.H. selaku koordinator Tim memberikan usulan teknis penyempurnaan ”Teknis Penggabungan Persidangan Secara Elektronik akan lebih mudah dipisahkan menjadi Bab tersendiri, ini lebih mempersingkat waktu dan lebih mudah membedakan mana pedoman persidangan yang dilakukan secara elektronik dan mana pedoman yang persidangannya dilakukan secara manual. Namun hal ini juga memiliki kelemahan dimana terjadi dikotomi antara persidangan yang dilakukan secara elektronik dan yang dilakukan secara manual. Lebih lanjut dengan adanya penyempurnaan Buku II ini memberikan kesempatan pula untuk memperbaiki aspek yang masih belum tepat dalam Juklak e-Litigasi.” Anggota tim yang lain Chmad Cholil menambahkan “Mengenai Sistematika lebih baik dibuat juga Bab-bab daripada penggunaan Huruf A dst, apalagi ini buku. Pada PERMA saja menggunakan Bab atau Bagian, akan lebih baik dan sistematis apabila format mengakomodir hal yang demikian.” tambah Achmad Cholil.

Draft Buku II yang ada saat ini bukanlah ada dengan serta merta, buku ini secara historis telah mengalami perjalanan panjang, saat hendak disempurnakan pada tahun 2016 melalui surat 0439/DjA.3/HM.00/2/2016 tentang Permohonan Masukan untuk Penyempurnaan Buku II, tidak kurang 22 PTA/MSY Aceh dari 29 Pengadilan Tingkat Banding mengirimkan masukan-masukan untuk penyempurnaan buku. Pelbagai masukan itu meliputi dua bidang, yakni teknis administrasi dan teknis peradilan. Masukan-masukan tersebut kemudian menjadi modal penyempurnaan Buku II yang hingga sempat diseminarkan pada 28 s/d 30 November 2020 yang dipimpin oleh YM. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dihadapan Seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan seluruh Hakim Agung dan Ketua Kamar Agama bertempat di Hotel Salak Tower Bogor. Perjalanan panjang buku ini tidak hanya sampai disitu, Pada tahun 2010, Buku II mengalami revisi. Tiga tahun kemudian, dilakukan lagi revisi, sehingga Buku II yang beredar saat ini adalah Buku II edisi 2013. Revisi dilakukan oleh sebuah tim yang diketuai Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Draf Buku II tahun 2016 telah memuat 4 Bagian Pokok yang meliputi Teknis Administrasi, Administrasi Perkara Jinayat, Proses Beracara, Bidang Teknis Peradilan. Draf Buku II tersebut telah cukup komprehensif hanya perlu ditambahkan Pola Kerja yang mutakhir secara elektronik dan regulasi terbaru yang belum terakomodir. Semoga Buku II ini menjadi segera dapat terselesaikan dan terfinalisasikan serta dapat segera diberlakukan pada Tahun 2021. (ad/ahb)

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Prosedur Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 

Selengkapnya

 

 

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

informasiKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

 

 Selengkapnya

 

 

Syarat dan Tata Cara Pengaduan

aduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

 Selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Boyolali

Jl. Solo - Semarang Km. 23 Mojosongo 57322 

Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Telp. (0276) 321014,  Fax. (0276) - 321599

Website : www.pa-boyolali.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Instagram : pa_boyolali

Tautan Aplikasi