Selamat Datang

Anda memasuki Wilayah Zona Integritas Pengadilan Agama Boyolali Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Selamat Datang

Predikat Akreditasi

Pengadilan Agama Boyolali mendapatkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai : "A" (Excellent) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Predikat Akreditasi

Maklumat Pelayanan

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab serta selalu melakukan perbaikan secara terus-menerus, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar, kami siap memberikan kompensasi dan/atau menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Maklumat Pelayanan

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
e-Court Mahkamah Agung RI

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

Posbakum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.
Posbakum

STOP GRATIFIKASI

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan, ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi / Pengaduan kepada Pimpinan Pengadilan Agama Boyolali pada hari dan jam kerja.
STOP GRATIFIKASI

11 Aplikasi Inovasi Badilag

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah meluncurkan 11 Aplikasi Inovasi yang bertujuan untuk mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern dan meningkatkan akses masyarakat terhadap Peradilan Agama.
11 Aplikasi Inovasi Badilag

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Boyolali | Media Informasi dan Transparansi Pengadilan | Waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pimpinan dan pegawai Pengadilan Agama terkait dengan janji mempermudah proses berperkara dengan permintaan imbalan sejumlah uang.


 

biaya perkara

 


 

ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

 


BERITA PENGADILAN


 

 

 

 

Dirjen Badilag Presentasikan Pembangunan Zona Integritas di Hadapan Tim Desk Evaluasi Kemenpa RB

Dirjen Badilag Presentasikan Pembangunan Zona Integritas di Hadapan Tim Desk Evaluasi Kemenpa RB

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H., bersama dengan Tim Pembangunan Zona Integritas Ditjen Badan Peradilan Agama, mempresentasikan “progress reform” Pembangunan ZI pada Ditjen Badan Peradilan Agama, di hadapan Tim Desk Evaluasi Zona Integritas Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi.

Sebagai satu-satunya unit Eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diusulkan menjadi proyek percontohan Pembangunan ZI dari 7 unit eselon I pada Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag membawahi 29 pengadilan tinggi agama dan 412 pengadilan agama di seluruh Indonesia dengan jumlah SDM sebanyak 9.377 orang. yang terdiri dari 2.980 orang hakim, 4.050 orangtenaga kepaniteraan/kejurusitaan dan 2.118 orangtenaga kesekretariatan.

Dirjen Badilag memulai paparannya dengan penuh semangat, diawali dengan uraian mengenai pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Ditjen Badilag yang dilatar belakangi antara lain karena a. Masih rendahnya integritas aparatur; b. Pola pikir dan budaya kerja aparatur yang belum berorientasi pada hasil yang optimal; c. Masih banyak pengguna layanan yang datang langsung ke Badilag; d. Bisnis Prosesbelum terlaksana secaraefektif & efisien;e. Teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal; f. Kapasitas dan profesionalitas sebagian aparatur pada Ditjen Badilagmasih rendah dan belum memperoleh pengembangan secara merata; g. Kualitas pelayanan publik masih belum terukur, prosedur birokrasi masih belum efektif dan efisien.

IMG 0097

Berdasarkan kondisi riil tersebut, maka Ditjen Badilag berkomitmen untuk melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dengan pembangunan pada 6 area yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bagian yang cukup menonjol dari paparan Dirjen Badilag adalah terkait perubahan paradigma sistem kerja organisasi peradilan dari manual me digital. Dalam paparan area dua tentang penataan tatalaksana, setidaknya ada 23 Aplikasi berbasis tekhnologi informasi yang diluncurkan dan sudah digunakan, baik dalam aspek peningkatan kinerja, penguatan integritas dan pelayanan publik.

Mengakhiri paparan, Dirjen Badilag menyakan inovasi yang dilakukan oleh Ditjen Badilag mengacu pada kebijakan Presiden Republik Indonesia tentang Reformasi Birokrasi yang berbasis IT, dan sesuai dengan Cetak Biru Pembaruan serta Visi Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia menuju sistem peradilan modern berbasis tekhnologi informasi untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.

Menanggapi paparan Dirjen Badilag, Ketua Tim Desk Evaluasi Zona Integritas Kemenpan RB, Agus Uji Hantara, menyatakan apresiasinya terhadap upaya yang telah dibangun Ditjen Badilag dalam memotori upaya perubahan di lingkungan peradilan agama.

IMG 0192

Ia juga sempat menyoroti satu aplikasi yang sangat berguna bagi masyarakat, yaitu Aplikasi Basis Data Kemisikinan, dimana masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu dapat dimudahkan proses permohonan pembebasan biaya perkara, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kelurahan untuk mengurus surat keterangan tidak mampu. “Kerjasama lintas lembaga untuk integrasi data semacam ini sangat bagus, instansi lain mungkin dapat mencontoh apa yang telah dilakuakn Ditjen Badilag dan Departemen Sosial ini” pungkasnya. (ahb)

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Prosedur Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 

Selengkapnya

 

 

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

informasiKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

 

 Selengkapnya

 

 

Syarat dan Tata Cara Pengaduan

aduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

 Selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Boyolali

Jl. Solo - Semarang Km. 23 Mojosongo 57322 

Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Telp. (0276) 321014,  Fax. (0276) - 321599

Website : www.pa-boyolali.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Instagram : pa_boyolali

Tautan Aplikasi