Selamat Datang

Anda memasuki Wilayah Zona Integritas Pengadilan Agama Boyolali Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Selamat Datang

Program Prioritas

Dirjen Badilag MA RI 2023

Dirjen Badilag MA RI 2023

Formulir Gugatan

Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Pada Pengadilan Agama Boyolali, kami berkominten untuk senantiasa mempermudah layanan untuk Para Pencari Keadilan. Salah satunya kami wujudkan dalam Bentuk Formulir Gugatan Online yang bisa di unduh di Website Pengadilan Agama Boyolali pada Link Layanan Publik.
Formulir Gugatan

Predikat Akreditasi

Pengadilan Agama Boyolali mendapatkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai : "A" (Excellent) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Predikat Akreditasi

Maklumat Pelayanan

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab serta selalu melakukan perbaikan secara terus-menerus, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar, kami siap memberikan kompensasi dan/atau menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Maklumat Pelayanan

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
e-Court Mahkamah Agung RI

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

Posbakum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.
Posbakum

STOP GRATIFIKASI

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan, ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi / Pengaduan kepada Pimpinan Pengadilan Agama Boyolali pada hari dan jam kerja.
STOP GRATIFIKASI

11 Aplikasi Inovasi Badilag

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah meluncurkan 11 Aplikasi Inovasi yang bertujuan untuk mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern dan meningkatkan akses masyarakat terhadap Peradilan Agama.
11 Aplikasi Inovasi Badilag

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Boyolali | Media Informasi dan Transparansi Pengadilan | Waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pimpinan dan pegawai Pengadilan Agama terkait dengan janji mempermudah proses berperkara dengan permintaan imbalan sejumlah uang.


 


 

  

 

 


FASILITAS PENUNJANG

Ruang Tunggu Pelayanan
Ruang Tunggu Pelayanan
Ruang Tunggu Sidang
Ruang Laktasi
Tempat Bermain Anak
Air Minum Gratis & Tempat Charge HP
Pojok Baca
Jalur Difabel
Drop Zone Difabel
Toilet Difabel
Musholla
Area Parkir Pengunjung
Kartu Identitas Pihak Berperkara


BERITA PENGADILAN AGAMA BOYOLALI



 

 

PIAGAM PENGHARGAAN

 

 

 

 

Monitoring dan Evaluasi UKPBJ Aplikasi SPSE dan SIRUP

Ditulis oleh Indra Permana.

Ditulis oleh Indra Permana.

“SPSE dan SIRUP Merupakan Satu Sarana Srategis Guna Memberikan Pemahaman Lebih Lanjut Dalam Pengadaan Barang/Jasa”

 

  

Hari ini  senantiasa mendapat Ridho dari Allah, SWT. Pagi yang sangat bersahabat terlihat sejuk dan nyaman, baik nyaman berkendara maupun nyaman selama kegiatan berlangsung. Selasa, 16 Juli 2019 Tepat pukul 09.00 WIB menempati Ball Room GUNTUR I Hotel Grasia Semarang Pengadilan Tinggi Agama Semarang menghadirkan para pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan barang serta para operatornya untuk mengikuti pembinaan dari Mahkamah Agung RI dalam rangka kegiatan “MONITORING  DAN EVALUASI UKPBJ APLIKASI SPSE Versi 4.3 DAN SIRUP Versi 2.4 WILAYAH PERADILAN SE-JAWA TENGAH".

Sesuai dengan surat undangan yang disampaikan ke satker diharapkan para operator telah menyiapkan Laptop yang sudah terinstall aplikasi RKAKL 2019 dengan membawa modem/peralatan jaringan serta membawa hardcopy RKAKL 2019 dan ADK RKAKL 2019 untuk latihan-latihan di aplikasi SIRUP, diperjelas bahwa kegiatan dibiayai dengan DIPA masing-masing satker, hadir pada kegiatan tersebut pejabat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah. Dalam susunan kegiatan acara disebutkan, bahwa kegiatan diawali dengan semangat bersama menyanyikan lagu INDONESIA RAYA. Acara dimulai dari pembukaan, diawali dengan Do'a kemudian sambutan-sambutan dan penutup. Hadir dalam pembinaan tersebut para Tim dari Mahkamah Agung RI yang akrab disapa dengan mas  RISKY,  mas TUNGGUL,  mas YUNAWAN, mas UDIN dan mas BAYU.., beliau-beliau inilah sebagai nara sumber yang nantinya akan memaparkan dan mengupas tuntas tentang SPSE dan SIRUP dengan versi terbarunya, ungkap SIGIT SUPARIJANTO,SH.MM. (Kabag Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang) yang sekedar memberikan sekelumit sambutan selaku Panitia Pelaksanaan Kegiatan.

“Mahkamah Agung saat ini  semakin berupaya mewujudkan Badan Peradilan Agama yang agung yang membentuk sebuah era baru dalam dunia peradilan modern yang berbasis pada Tehnologi Informasi”, demikian yang disampaikan oleh Bahruddin Muhammad.

“Merupakan sebuah tuntutan pada zaman sekarang ini untuk mendukung Reformasi Birokrasi pada dunia peradilan serta bersinergikan dengan mengkolaborasikan Teknologi Informasi dalam sistem peradilan terutama di jajaran Mahkamah Agung, hal ini dibuktikan dengan telah diiluncurkannya aplikasi-aplikasi yang mendukung peradilan Indonesia dalam menjalankan tupoksi peradilan seperti Sistem  Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP), Direktori Putusan, e-Court dll”.

Terkait dengan aplikasi SPSE dan SIRUP, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang (Drs. H. Bahruddin Muhammad, SH., M.H.) menambahkan bahwa merupakan  satu sarana strategis guna memberikan pemahaman lebih lanjut kepada para peserta tentang pengadaan barang /jasa yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

SPSE dan SIRUP  yang merupakan aplikasi pengadaan barang secara elekstronik  yang dikembangkan oleh  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPBJ) agar supaya diterapkan oleh instansi-instansi pemerintah  termasuk lembaga peradilan seluruh Indonesia. Mengingat kedua aplikasi ini antara SPSE dan SIRUP implenentasinya saling berkaitan dengan artian bahwa  jika ada satker belum berhasil melakukan input data berikutnya pada pada aplikasi SIRUP terbarunya yaitu versi 2.3 maka satker tersebut dipstikan tidak akan bisa melakukak proses lelang pengadaan barang/jasa  menggunakan aplikasi  SPSE  Versi 4.3 maka dapat dipahami betapa pentingnya para KPA, PPK dan pejabat pengadaan memafami dan harus mahir dalam mengoperasionalkan kedua aplikasi tersebut. Oleh karena itu kegiatan pembinaan monitoring  dan evaluasi UKPJB aplikasi SPSE dan SIRUP sangatlah penting.

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Prosedur Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 

Selengkapnya

 

 

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

informasiKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

 

 Selengkapnya

 

 

Syarat dan Tata Cara Pengaduan

aduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

 Selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Boyolali

Jl. Solo - Semarang Km. 23 Mojosongo 57322 

Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Telp. (0276) 321014,  Fax. (0276) - 321599

Website : www.pa-boyolali.go.id

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

          Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Instagram : pa_boyolali

Tautan Aplikasi