Awal Tahun 2020, Sekretaris MA Melantik 4 Pejabat Eselon III Badilag
Awal Tahun 2020, Sekretaris MA Melantik 4 Pejabat Eselon III Badilag
Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id
Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum diawal tahun 2020, melantik dan mengambil sumpah 4 pejabat eselon III Ditjen Badilag. Pelantikan dilaksanakan di Gedung MA, Rabu (8/1).
Selain melantik 4 pejabat eselon III Ditjen Badilag, Pudjoharsoyo juga melantik 15 pejabat eselon III, 15 pejabat eselon IV dan 1 pejabat fungsional di lingkungan MA.
Pelantikan ini tertuang dalam 3 surat keptusan Sekretaris MA, yaitu SK No. 1054/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019, SK No.1055/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 dan SK No. 1069/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019.
Dihadapan Sekretaris MA, para pejabat yang dilantik bersumpah akan setia dan taat kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan . "Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap para pejabat yang dilantik di hadapan Sekretaris MA.
Berikut 4 Pejabat eselon III Ditjen Badilag yang dilantik :
- Mas Muhammad Ferdiansyah, S.E. dilantik menjadi Kasubdit Data dan Evaluasi pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama. Ia sebelumnya merupakan kasi mutasi I, subdit mutasi hakim pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama.
- Hirpan Hilmi, S.T dilantik menjadi Kabag Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Ditjen Badilag. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kasubag Dokumentasi Informasi pada Sekretariat Ditjen Badilag.
- Subeno Tri Leksono, SH. MM dilantik menjadi Kasubdit Tata Kelola pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama. Ia sebelumnya adalah Kasubdit Data dan Evaluasi pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama.
- H.A Pariduddin, S.H.,M.H. dilantik menjadi Kasubdit Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama. Sebelumnya adalah Kasubdit Tata Kelola pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama.
Pelantikan dan pengambilan sumpah ini dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II di lingkungan MA serta tamu undangan lainnya. (Ridwan| Foto : Rahman Kili)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.